Dalam sidang paripurna tersebut Fraksi yang ada terbelah dan terjadi perbedaan pandangan atas perlu tidaknya membuat pansus untuk lebih dalam membahas pelaksanaan APBD Ponorogo tahun anggaran 2024.
Relelyanda Solekha Wijayanti yang akrab dipanggil Lely selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan menjadi bagian yang menganggap tidak perlu adanya pansus.
Fraksinya beralasan hal ini tidak lepas dari kinerja bupati Ponorogo yang luar biasa dalam pelaksanaan APBD.
" Kita sudah WTP 13 kali, hal ini membuktikan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD sudah sangat bagus" jelasnya.
Disisi lain Lely legislator PDI Perjuangan dari dapil 3 ini juga mengungkapkan bahwa keberadaan bahasan di DPRD Ponorogo sangat padat dan dibatasi oleh waktu yang singkat.
" Waktu kita sangat singkat, perubahan jadwal anggaran perubahan itu diajukan semula Agustus diajukan di Bulan Juni, besok kita juga harus paripurna membahas KUAPPAS ada juga rapat banggar" imbuhnya.
Lely berharap meskipun ada keputusan untuk tetap diadakan pansus harapannya bisa cepat selesai dan tidak bertele tele.
Dalam sidang paripurna pandangan fraksi atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tersebut dari tujuh fraksi di DPRD, tiga di antaranya menyatakan perlunya pansus. Ketiganya adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera (PKS).
Tiga fraksi lainnya : PKB, Golkar, dan PDI Perjuangan menolak dan tidak perlu ada pansus. Sementara Fraksi Gerindra absen dari sidang.
Setelah diadakan musyawarah oleh Ketua Fraksi akhirnya dicapai kesepakatan untuk membentuk panitia khusus. ( jun/red)
Posting Komentar