Kesinambungan 2 Kepemimpinan:
Pasangan Khofifah-Emil secara resmi dilantik kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim untuk periode 2025-2030 pada Februari 2025. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan mandat baru untuk melanjutkan program kerja sebelumnya.
Fokus pada Nawa Bhakti Satya dan Asta Cita:
Kepemimpinan ini menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan program unggulan "Nawa Bhakti Satya" yang disinergikan dengan "Asta Cita" (visi misi pemerintah pusat) untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai "Gerbang Baru Nusantara".
Penguatan Kapasitas SDM dan Birokrasi:
Serangkaian kegiatan strategis seperti "Jatim Retreat 2025" yang melibatkan 72 pejabat tinggi Pemprov Jatim dilaksanakan untuk memperkuat kepemimpinan, menyamakan visi, dan meningkatkan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemprov Jatim menekankan kepemimpinan birokrasi yang progresif dan adaptif. Memperbaiki dan memperkuat hubungan kemitraan dengan legislatif sebagaimana upaya harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014.
Penghargaan Nasional:
Gubernur Khofifah menerima penghargaan "Transformational Leader" dalam ajang LAN Awards 2025, satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan tersebut, yang mencerminkan pengakuan atas kepemimpinan transformatifnya.
Kinerja Ekonomi Solid:
Kinerja ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2025 dinilai tetap solid dengan inflasi yang terjaga rendah di tengah tantangan global, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang:
Pemprov Jatim aktif merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dengan 9 prioritas pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan dan pengembangan wilayah.
Secara keseluruhan, refleksi kepemimpinan Pemprov Jatim tahun 2025 adalah tentang ketangguhan, pertumbuhan berkelanjutan, dan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika zaman, dengan filosofi kerja "JATIM BISA" (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif).
Karenanya, saya mengingatkan Gubernur perlu ada sikap tegas terhadap pemkab/pemkot yang melakukan kebijakan diskriminatif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, salah satunya penolakan penggunaan ruang publik di Sampang.
Memberikan penguatan APBD yang proposional untuk ormas NU dan Muhammadiyah, serta semua warga Jawa Timur adalah wujud nyata Gubernur akan komitmen yang selama ini sudah terjalin.
Posting Komentar