Dindik Ponorogo Rencanakan Regrouping Sekolah Minim Peminat, Antisipasi Kekurangan Guru


PONOROGO, SW_ Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo berencana melakukan penggabungan atau regrouping terhadap sekolah-sekolah yang sudah tidak diminati oleh masyarakat. Langkah ini diambil guna mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik di daerah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM, menyampaikan bahwa rencana regrouping ini telah disepakati bersama DPRD serta disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

"Insya Allah sudah kita analisa, bahkan sudah kita aturkan ke Dewan mengenai data regrouping itu dan juga kepada Pemerintah Daerah, tinggal eksekusi saja," ujar Nurhadi saya agenda dialog Pendidikan yang diinisiasi MKKS SMPN Ponorogo

Dihadapan anggota komisi D DPRD Ponorogo, PGRI, Dewan Pendidikan, K3S dan media Nurhadi Hanuri menjelaskan bahwa melalui kebijakan regrouping, tenaga pendidik dari sekolah yang ditutup dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Dengan demikian, permasalahan kekurangan guru di beberapa wilayah dapat teratasi secara merata.

Meski rencana regrouping telah dimatangkan, Nurhadi mengakui adanya dinamika di masyarakat yang kerap menyulitkan proses eksekusi. Ia mencontohkan dua kasus yang terjadi di lapangan: SDN Setono penutupan sekolah dilakukan atas inisiasi dan permintaan langsung dari masyarakat setempat karena sudah tidak ada siswa yang mendaftar.
 
Beda dengan di SDN Bungkal yang sempat disepakati untuk ditutup, namun batal akibat adanya penolakan susulan dari warga. Saat ini sekolah tersebut hanya memiliki dua siswa, yang bertahan karena adanya jaminan dari warga bahwa tahun depan akan ada pendaftar baru.

Nurhadi menyoroti ketidakefisienan operasional jika sekolah yang minim murid tetap dipaksakan beroperasi, terlebih lokasi sekolah sering kali berdekatan dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang terancam tidak dapat dicairkan jika jumlah murid tidak memenuhi syarat.

"Kalau memang sekolah itu masih dikehendaki masyarakat, ya harus ada masyarakat yang menyekolahkan anaknya di situ. Jangan sampai hanya satu atau dua murid tapi dikelola oleh sejumlah guru," tegasnya.

Ia meminta seluruh Kepala Desa dan pihak terkait untuk bekerja sama, saling berbagi potensi siswa, serta memastikan solusi terbaik bagi keberlangsungan pendidikan di wilayah masing-masing.

0/Post a Comment/Comments

Dibaca :