PONOROGO, SW_ Siapa sebenarnya yang paling menentukan sosok Wakil Bupati Ponorogo untuk mendampingi Hj. Lisdyarita?
Pertanyaan tersebut kini menjadi salah satu isu politik yang semakin menarik perhatian di Ponorogo. Bursa calon wakil bupati mulai menghangat, sementara konfigurasi politik di tingkat daerah hingga pusat masih terus bergerak.
Secara mekanisme, posisi wakil bupati yang kosong nantinya tidak serta-merta ditentukan oleh satu pihak. Bupati memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon untuk kemudian dipilih oleh DPRD Ponorogo melalui rapat paripurna.
Namun, teknis pemilihannya masih menjadi bagian yang menarik untuk dicermati. Apakah proses pemilihan dilakukan secara terbuka, tertutup, atau menggunakan mekanisme lainnya, masih menjadi pembahasan tersendiri.
PDI Perjuangan dan Gerindra Jadi Poros Utama?
Jika ditarik dari konfigurasi politik sebelumnya, PDI Perjuangan memiliki posisi yang sulit diabaikan. Sugiri Sancoko, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Ponorogo, merupakan representasi PDI Perjuangan.
Di sisi lain, terdapat Hj. Lisdyarita yang merupakan representasi Partai Gerindra.
Konfigurasi tersebut membuat pertarungan kursi Wakil Bupati Ponorogo tidak sekadar persoalan siapa yang memiliki popularitas paling tinggi di daerah. Lebih jauh, komunikasi dan rekomendasi elite partai di tingkat pusat berpotensi menjadi faktor penting.
Jika skenario idealnya adalah mempertemukan kepentingan dua partai tersebut, maka lobi politik ke tingkat pusat menjadi salah satu jalur yang tidak bisa dikesampingkan.
Di PDI Perjuangan, nama Hasto Kristiyanto tentu tidak asing dalam percaturan politik partai. Sebagai salah satu elite penting PDI Perjuangan dan orang dekat Megawati Soekarnoputri, pengaruhnya dalam komunikasi politik internal partai menjadi perhatian.
Sementara dari Gerindra, ada nama Sufmi Dasco Ahmad. Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus salah satu figur penting yang dipercaya dalam strategi politik partai, Dasco memiliki posisi strategis dalam membaca arah politik Gerindra.
Karena itu, secara sederhana bisa saja muncul asumsi bahwa calon yang mampu memperoleh kepercayaan sekaligus rekomendasi dari kedua poros tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi pendamping Hj. Lisdyarita.
DPRD Ponorogo Tidak Berdiri Sendiri
Namun, politik tentu tidak sesederhana menghitung siapa memiliki kursi paling banyak.
DPRD Ponorogo memiliki peran penting karena proses pemilihan wakil bupati nantinya berlangsung di lembaga legislatif. Artinya, komunikasi politik dengan partai-partai pemilik kursi di DPRD menjadi bagian tak terpisahkan dari proses tersebut.
Bahkan, bisa saja rekomendasi atau kesepakatan politik di tingkat elite menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sikap politik di daerah.
Tetapi sekali lagi, peta politik tidak selalu berjalan lurus.
Jangan Lupakan Golkar, PKB, PKS hingga PAN dan NasDem
Selain PDI Perjuangan dan Gerindra, masih ada kekuatan politik lain yang tidak boleh dikesampingkan.
Golkar, PKB, PKS, Demokrat, PPP, PAN hingga NasDem merupakan bagian dari peta politik Ponorogo yang memiliki kepentingan masing-masing.
Ponorogo tetap menjadi wilayah strategis bagi partai politik. Setiap partai tentu tidak hanya berpikir tentang kepentingan politik hari ini, tetapi juga bagaimana mempertahankan bahkan menambah perolehan kursi pada pemilu mendatang.
Karena itu, sosok Wakil Bupati yang nantinya terpilih idealnya bukan hanya mampu membangun komunikasi dengan bupati dan partai pengusung, tetapi juga dapat merangkul berbagai kekuatan politik di DPRD.
Kenyamanan hubungan politik antarkekuatan menjadi penting agar pemerintahan berjalan stabil dan kepentingan partai-partai di daerah tetap mendapatkan ruang komunikasi.
Bursa Masih Sangat Cair
Pada akhirnya, kontestasi kursi Wakil Bupati Ponorogo masih sangat cair.
Nama-nama baru masih mungkin bermunculan. Kandidat yang hari ini terlihat kuat belum tentu menjadi pilihan akhir. Begitu pula nama yang saat ini belum banyak diperbincangkan bisa saja tiba-tiba menguat ketika mendapatkan dukungan politik dari elite partai.
Kuncinya bukan hanya siapa yang paling populer atau paling banyak memasang baliho.
Lebih dari itu, siapa yang mampu meyakinkan para elite partai di tingkat pusat bahwa dirinya mampu menjadi jembatan politik, menjaga stabilitas pemerintahan, merangkul kekuatan di DPRD, serta membawa kepentingan partai menuju Pemilu berikutnya, dialah yang berpotensi memiliki tiket paling kuat.
Dengan demikian, pertarungan kursi Wakil Bupati Ponorogo bukan hanya pertarungan antarnama.
Ini adalah pertarungan lobi, rekomendasi, komunikasi politik dan kemampuan merangkul banyak kepentingan.
Dan di tengah peta politik yang masih cair, satu hal menjadi jelas: pertarungan sebenarnya belum dimulai di ruang paripurna DPRD Ponorogo, tetapi bisa jadi sudah dimulai jauh sebelumnya di meja-meja elite partai.
Penulis : gondrong alap alap
Posting Komentar