SURABAYA — Wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu dikaji secara komprehensif agar kebijakan efisiensi tidak justru berdampak terhadap kesehatan fiskal pemerintah daerah.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma., menilai keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki posisi strategis dalam menopang ekosistem ekonomi dan keuangan daerah. Karena itu, kebijakan terkait payroll ASN tidak semestinya hanya dilihat dari aspek teknis penyaluran gaji, tetapi juga dari dampaknya terhadap likuiditas BPD, RKUD, pembiayaan masyarakat, hingga kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang kita jaga bukan sekadar rekening tempat gaji ASN masuk, tetapi ekosistem fiskal daerah. Jangan sampai efisiensi jangka pendek justru melemahkan kekuatan fiskal daerah dalam jangka panjang,” ujar Suli Da’im.
Menurut dosen ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) ini bahwa dana pemerintah daerah yang dikelola melalui RKUD memiliki fungsi strategis dalam menjaga perputaran ekonomi daerah. Apabila terjadi perpindahan dana secara besar-besaran dari BPD ke bank lain, perlu dihitung secara cermat konsekuensinya terhadap likuiditas dan kemampuan BPD menjalankan fungsi intermediasi.
“BPD bukan hanya tempat menyimpan atau menyalurkan dana pemerintah daerah. BPD juga mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan ekonomi daerah, termasuk melalui pembiayaan UMKM dan sektor produktif,” katanya.
Suli Da’im juga mengingatkan bahwa kesehatan BPD memiliki kaitan langsung dengan kapasitas fiskal daerah. Ketika kinerja BUMD meningkat dan memberikan dividen kepada pemerintah daerah, manfaatnya pada akhirnya kembali kepada masyarakat melalui APBD.
“Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara utuh. Kalau BPD sehat, kemampuan memberikan pembiayaan kepada sektor produktif semakin kuat. Kalau ekonomi daerah bergerak, basis penerimaan daerah juga berpotensi meningkat,” jelasnya.
Namun demikian, politisi senior ini juga menegaskan dukungan terhadap BPD tidak boleh dimaknai sebagai pemberian perlakuan khusus tanpa evaluasi. Bank Jatim, sebagai BPD Jawa Timur, menurutnya harus terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat digitalisasi, meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola dan memastikan keamanan transaksi.
“BPD harus kompetitif. Jangan hanya mengandalkan status sebagai bank daerah. Pelayanan kepada ASN harus mudah, cepat, aman dan efisien. Jadi kepentingan daerah dan kepentingan nasabah harus sama-sama terlindungi,” tegasnya.
Ia menilai solusi terbaik bukan mempertentangkan Himbara dengan BPD, melainkan memastikan desain kebijakan perbankan pemerintah mampu memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana RKUD tetap kuat, BPD tetap sehat, ASN mendapatkan layanan payroll yang baik, dan dana publik memberikan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Timur,” katanya.
Suli Da’im pun mendorong agar setiap kebijakan mengenai pengelolaan payroll ASN daerah didasarkan pada kajian fiskal yang terukur, termasuk menghitung dampaknya terhadap likuiditas BPD, pembiayaan UMKM, PAD, dividen BUMD, serta keberlanjutan pelayanan publik.
“Prinsipnya sederhana: fiskal daerah harus sehat, BPD harus kuat, ekonomi daerah harus bergerak, dan masyarakat harus mendapatkan manfaat. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk efisiensi justru menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar bagi daerah,” pungkasnya.
Posting Komentar