Paripurna DPRD Ponorogo Bahas Perda Hingga Tanggapan Target PAD 1 Trilyun

Rapat paripurna DPRD Ponorogo membahas Raperda serta detail PAD 1 Trilyun

PONOROGO,SW_ DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna , bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo pada Senin (2/6/2025). 

Rapat ini menjadi pembuka Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2024–2025 dan mengusung sejumlah agenda strategis yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan dan kebijakan daerah.

Agenda utama dalam rapat ini meliputi:1. Pembukaan Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2024–2025; 2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Usul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029; 3. Penyampaian Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Pengambilan Keputusan Bersama antara Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka terhadap usulan RPJMD 2025–2029, yang menjadi dokumen penting sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyampaikan bahwa pembahasan RPJMD harus dilakukan secara detail dan menyeluruh antara legislatif dan eksekutif, demi menghasilkan kebijakan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran.

Dirinya ingin memastikan RPJMD ini menjadi nafas pembangunan lima tahun ke depan. Salah satu fokus kami adalah peningkatan PAD, termasuk melalui pengembangan destinasi wisata. 

Dengan hadirnya berbagai agenda penting dalam rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pondasi pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing.

Dwi Agus Prayitno Ketua DPRD Kab. Ponorogo

Sementara ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan bahwa catatan kritis dari masing-masing fraksi menunjukkan fungsi kontrol legislatif dalam memastikan kebijakan daerah berpihak kepada rakyat. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain dana intensif RT di periode sebelumnya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1 triliun, ketahanan pangan, tambang ilegal, pembangunan kebudayaan, serta infrastruktur.

“Bupati melalui perangkat daerah akan memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi tersebut dalam agenda lanjutan pada hari Kamis mendatang,” jelas Dwi Agus.(jun/ma/team)