Zulkifli Hasan—yang menjabat Menteri Kehutanan pada periode 2009–2014—justru melakukan serangkaian reformasi penting dalam tata kelola kawasan hutan, yang pada masa itu menjadi instrumen strategis dalam agenda pembangunan nasional pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di era Presiden SBY, perizinan hutan mulai dilakukan secara online dengan pengawasan KPK—sebuah langkah yang memotong birokrasi dan mencegah korupsi perizinan. Kebijakan ini juga menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka RPJPN.
Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Kementerian Kehutanan menjalankan berbagai program pro-lingkungan seperti Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi, hingga One Ticket One Tree bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Ia juga menerbitkan PP 10/2010 yang mewajibkan reboisasi dengan skema 1:2 bagi pelaku usaha non-kehutanan.
Data Badan Pusat Statistik bahkan menunjukkan perbaikan ketimpangan penguasaan lahan, dengan turunnya rasio gini dari 0,72 (2003) menjadi 0,68 (2013).
Jangan menarik kesimpulan tanpa melihat fakta dan capaian sebenarnya
Mustahil seseorang menerima penghargaan konservasi harimau Sumatra, lalu setelah 15 tahun sekarang justru dituduh sebagai penyebab kerusakan yang memicu banjir di Sumatra.
Persoalan yang tengah berlangsung saat ini tidak sesederhana menunjuk satu orang. Ini terkait tata kelola, penegakan hukum, dan koordinasi lintas stakeholder. Jangan tarik kesimpulan yang memelintir fakta.(ist)
Posting Komentar