Kejari Tahan FS, Buntut Temuan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Ponorogo

PONOROGO,SW_ Kejari Ponorogo menahan FS Kabag Keuangan DPRD Ponorogo.  Hal ini dilakukan, setelah Kejari Ponorogo memeriksa lebih dari 60 saksi berkait dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo tahun 2023-2026 , 

Dijelaskan oleh Zulmar Adhi Putra, SH, MH penahanan ini dilakukan setelah pihak kejari melakukan pra ekspose dan ekspose. 

"Dari 35 anggota dewan serta 13 sekretariat DPRD Ponorogo, KJJP dan pemrov Jawa Timur , ahli hukum administrasi negara, ahli pidana dan auditor bahwa terdapat kerugian negara karena tunjangan perumahan sekitar 3,7 milyar." ungkapnya Selasa Sore (4/8/2026). 

Peran FS yang pada tahun 2023 masih stap sekretariat DPRD Ponorogo adalah mencari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), melakukan survey, mengarahkan untuk merubah nilai hasil kajian KJPP, sehingga nilai lebih tinggi dari penilaian KJPP. Nilai yang dirubah ini menjadi dasar penyusunan Perbup 111/2023 dan ini jadi dasar pencairan tunjangan perumahan bagi ketua dan anggota DPRD Ponorogo. 

Disinggung adanya tersangka lain Zulmar menjelaskan pihaknya akan terus melakukan penyidikan dan kordinasi dengan lembaga audit untuk memperdalam keberadaan penyimpanan anggaran tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. 

FS ditahan selama 20 hari kedepan di lapas kelas 2A Ponorogo. 

Diketahui anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo tahun 2023- 2026 Ketua DPRD sebesar Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah); b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah); dan c. Anggota DPRD sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).