PONOROGO – Kepala SMPN 1 Jenangan, Setiantono, memberikan tanggapan dan klarifikasi terkait adanya protes dari sebagian wali murid mengenai penarikan sumbangan sekolah. Pihak sekolah menegaskan bahwa penggalangan dana tersebut telah dilandasi prinsip transparansi dan musyawarah bersama Komite Sekolah serta para wali murid.
Setiantono menjelaskan bahwa sebelum penarikan sumbangan dibahas, pihak sekolah terlebih dahulu memaparkan program kerja beserta estimasi rencana anggaran kebutuhan sekolah di hadapan para orang tua murid.
"Kami sebetulnya transparan. Ketika kami mau (menggalang sumbangan), kan harus punya program dulu. Program itu kita paparkan di draf, estimasinya kita sampaikan. Setelah itu silakan dibahas," ujar Setiantono.
Guna menjaga sifat sukarela, sekolah memilih tidak memberikan arahan atau menetapkan nominal tertentu saat rapat musyawarah. Para wali murid membebaskan diri untuk mengisi lembaran kesanggupan sesuai kemampuan masing-masing.
"Kenapa kita tidak patok angka tertentu? Karena sesuai dengan kesukarelaan mereka. Nominalnya sangat bervariasi. Kalau kita arahkan, kan nanti semuanya sama," jelasnya.
Terkait Realisasi Sumbangan dan Kebutuhan Operasional
Setiantono juga meluruskan asumsi terkait angka yang beredar. Berdasarkan rekapitulasi awal dari lembar kesanggupan tertulis, estimasi dana yang terkumpul berada di angka sekitar Rp190 juta. Namun, jumlah tersebut masih sebatas kesanggupan di atas kertas dan realisasi pembayarannya belum sepenuhnya masuk.
Bahkan belajar dari pengalaman tahun lalu, realisasi pembayaran dana sumbangan kerap kali hanya mencapai sekitar 50 persen dari total rekap kesanggupan awal.
Adapun prioritas utama dari penggunaan dana sumbangan tersebut adalah untuk membiayai honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Ketenagakerjaan/Tata Usaha (PTT).
"Prioritas utama program kita itu untuk honorarium GTT dan PTT. Untuk honor GTT saja dalam satu tahun mencapai sekitar Rp183 juta. Jika estimasi masuknya hanya Rp190 juta, tentu anggarannya sangat mepet," terangnya.
Kebutuhan tenaga honorer di SMPN 1 Jenangan disebut sangat mendesak akibat banyaknya guru PNS yang memasuki masa pensiun. Selama tiga tahun terakhir kepemimpinannya, terdapat 16 guru PNS dan 2 staf TU yang pensiun. Pada tahun ini saja, terdapat 3 guru yang pensiun berturut-turut pada bulan Juli, Agustus, dan November.
Saat ini, sekolah yang memiliki 21 rombongan belajar (rombel) tersebut hanya didukung oleh 25 guru PNS. Padahal, batas minimal ideal kebutuhan tenaga pengajar berada di angka sekitar 43 guru. Untuk menutup kekurangan tersebut, sekolah terpaksa mengandalkan minimal 18 orang Guru Tidak Tetap (GTT) agar kegiatan belajar mengajar di kelas tetap berjalan normal.
Pihak sekolah berharap melalui komunikasi dan penjelasan yang terbuka, para wali murid dapat memahami kondisi objektif sekolah demi kelancaran proses pendidikan para siswa.
Posting Komentar