Jalan Berliku Tiga Peserta Tes Perangkat Desa Kauman Lolos via PTUN, Ketua LPKPK : Jadi Evaluasi Telak untuk Panitia Juga Pengawas



PONOROGO — Perjalanan tiga peserta seleksi perangkat Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, untuk mendapatkan haknya berbuah manis setelah memenangi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. 

Sempat dibatalkan kelolosannya, mereka akhirnya dinyatakan lolos mengisi formasi yang sebelumnya sempat dinyatakan kosong.

Kasus ini mendapat sorotan tajam dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) Kabupaten Ponorogo yang menilai sengkarut seleksi ini harus menjadi bahan koreksi serius bagi panitia, pengawas tes, serta pemangku kebijakan agar memperkuat payung hukum rekrutmen perangkat desa ke depan.


Ketua LPKPK Ponorogo, Endar Riyanto, menyayangkan kurang cermatnya panitia dan pengawas dalam mencermati hasil ujian peserta. Padahal, tiga peserta yang harus melalui jalur hukum ke PTUN Surabaya tersebut terbukti memiliki nilai di atas passing grade (ambang batas kelulusan).

Lebih lanjut, Endar menekankan bahwa kemenangan gugatan ini juga berkaitan dengan status formasi yang diperebutkan.

Ketiga peserta tersebut mendaftar untuk formasi yang benar-benar kosong, bukan formasi yang sudah terisi atau disahkan sebelumnya, sehingga seharusnya tidak ada alasan substantif untuk tidak meloloskan mereka sejak awal.

"Panitia dan pengawas seharusnya bisa lebih cermat dan bijaksana. Tiga peserta yang lolos dari hasil gugatan ke PTUN ini murni memiliki nilai di atas passing grade. Terlebih, yang mereka gugat dan akhirnya lolos ini adalah formasi yang kosong, bukan formasi yang sudah diisi dan disahkan," tegas Endar Riyanto.

Selain menyoroti substansi hukum, LPKPK juga menyayangkan proses seleksi yang berlarut-larut. Akibat ketidakpastian tersebut, para peserta harus memforsir tenaga, pikiran, dan materi untuk memperjuangkan hak mereka di pengadilan.

Di sisi lain, berlarut-larutnya sengketa ini berdampak langsung pada roda pemerintahan desa. Jabatan perangkat desa yang lowong di Desa Kauman menjadi terlambat terisi, yang tentunya berpotensi menghambat pelayanan publik kepada masyarakat setempat.


Sebagai informasi, polemik ini bermula ketika Desa Kauman sempat menunda pelaksanaan ujian perangkat desa. Setelah beberapa saat baru dilanjutkan. Ujian digelar untuk memperebutkan 10 formasi jabatan.

Namun, dalam tahap penilaian, panitia hanya meloloskan 5 peserta saja, sementara 5 formasi lainnya dinyatakan kosong karena dianggap tidak ada peserta tes yang memenuhi syarat. 

Tidak terima dengan keputusan tersebut, tiga peserta dari formasi yang dinyatakan kosong merasa berhak karena telah melampaui passing grade.

Merasa aspirasi dan hak administratif mereka diabaikan, ketiganya kompak menempuh jalur hukum melalui PTUN Surabaya. 

Langkah berani tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah pengadilan memenangkan gugatan mereka, memaksa pemangku kebijakan untuk mengakui kelulusan mereka.

Kasus Desa Kauman ini diharapkan menjadi preseden sekaligus cerminan bagi desa-desa lain di Ponorogo agar pelaksanaan seleksi perangkat desa ke depan berjalan secara transparan, akuntabel, profesional, dan berlandaskan aturan hukum yang lebih matang.

0/Post a Comment/Comments

Dibaca :