PONOROGO – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, S.H., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., ini turut dihadiri oleh para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Ponorogo, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Dalam sambutannya Hj.Lisdyarita,SH menjelaskan tiga agenda strategis:
Penandatanganan nota kesepakatan terkait Perubahan Keempat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, kesepakatan Propemperda Tahun 2027, serta penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Hj. Lisdyarita menyampaikan bahwa untuk Propemperda Tahun 2026 terdapat penyesuaian berupa dikeluarkannya tiga Raperda, yakni terkait susunan perangkat daerah, pelayanan bidang pangan-pertanian-perikanan, serta penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Sementara itu, untuk Propemperda Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dan DPRD menyepakati sembilan Raperda prioritas, yang terdiri dari tujuh usulan Pemkab dan dua inisiatif DPRD.
"Kita berharap bersama, proses dan tahapan legislasi di Kabupaten Ponorogo dapat berjalan optimal dan menghasilkan produk hukum daerah yang memiliki kepatuhan tinggi baik secara yuridis maupun sosiologis, serta bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Lisdyarita
Pada agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD (PKB, PDI Perjuangan maPAN, NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Pembangunan Keadilan Sejahtera), Plt. Bupati menyoroti komitmen Pemkab Ponorogo dalam menata dan mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menanggapi masukan Fraksi PKB dan Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera, Lisdyarita menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak hanya berorientasi pada pencatatan dan pengamanan hukum, tetapi juga diarahkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel tanpa mengesampingkan fungsi sosial serta pelayanan publik. Pemkab juga berkomitmen menertibkan aset-aset yang dikuasai pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.
Selain itu, menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat mengenai pembaruan data aset, Lisdyarita memaparkan capaian inventarisasi terkini tahun 2026 dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Tercatat, dari total 3.571 bidang tanah milik Pemkab Ponorogo, sebanyak 2.872 bidang telah bersertifikat, 100 bidang sedang dalam proses sertifikasi, dan 699 bidang belum bersertifikat.
Sementara untuk gedung dan bangunan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) mencapai 2.994 unit.
Terkait pengawasan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana disoroti Fraksi NasDem, Pemkab memastikan akan memperketat pengendalian administratif melalui perjanjian yang mengikat serta monitoring fisik secara berkala.
Sementara untuk rekonsiliasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset yang belum termanfaatkan secara optimal maupun yang memerlukan penelusuran riwayat, Pemkab menargetkan proses penertiban data dilakukan secara bertahap mulai akhir tahun 2026 hingga tahun 2027.(Adv/Jun/red)
Posting Komentar