Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PDI Perjuangan dapil satu ini menanggapi adanya dugaan oknum dewan yang memainkan kuasanya di balik skenario pemindahtanganan aset eks bengkok kelurahan,menyayangkan atas hal tersebut.
"Jika itu benar sangat disayangkan atas tindakan yang sangat arogan dan berpotensi konflik. Jangan sampai ada Sahroni baru di Ponorogo" jelasnya.
Agung menilai wakil rakyat sudah tidak waktunya bermain arogansi dalam mengatur kebijakan apalagi berhubungan dengan masyarakat luas.
"Harus ada dialog komunikasi musyawarah untuk menemukan jalan terbaik solusi atas permasalahan yang ada " imbuhnya.
Dirinya menyatakan keberadaan Ponorogo yang sekarang sudah adem ayem ditengah banyak wilayah lain yang bermasalah harus ikut didukung bersama.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya puluhan warga penggarap lahan eks bengkok kelurahan berkumpul di sekitaran persawahan Kadipaten timur terminal Selo Aji.
Mereka menolak atas pemindahtanganan aset dan mengancam akan menggeruduk ke rumah salah satu anggota dewan yang diduga menjadi biang atas munculnya surat tersebut.
Hal ini dipicu adanya surat pemberitahuan dari BPPKAD Ponorogo yang memberitahukan bahwa lahan garap mereka sudah habis masa sewa tertanggal 30 Juli 2025. Dalam surat tersebut juga dilampirkan nama kordinator baru penggarap lahan.
Aksi mereka berhasil di cegah oleh tokoh masyarakat yang juga ketua LPMK , Agus Bimo Aji. Untuk selanjutnya dilakukan komunikasi dan musyawarah atas permasalahan tersebut.(jun/red)
Posting Komentar