Dikonfirmasi pada Selasa 2 September 2025, Ketua Dewan Pendidikan Ponorogo ini mengungkapkan mengaku aneh bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan tersebut padahal hal tersebut menyangkut orang tua dan komunitas secara luas.
Dirinya mendesak untuk mempertimbangkan kembali adanya kebijakan daring mengingat hal tersebut tidak efektif.
"Adanya kebijakan pembelajaran daring ini tidak bisa global atau memberlakukan kepada semua tingkat"jelasnya
Dirinya menjabarkan evaluasi di masa pandemi covid pembelajaran daring ini sangat tidak baik.
"Sebaiknya di tingkat SMA, SMK Perguruan tinggi. Kalau TK SD itu tidak perlu." jelasnya
Fajar Pramono melihat adanya pembelajaran daring ini sangat berdampak khususnya bagi orang tua. Karena orang tua banyak kegiatan secara ekonomi dan secara langsung mengganggu bila pembelajaran dilaksakan daring.
Dirinya berharap keputusan daring harus segera dievaluasi.
"Khususnya TK SD segera dimasukan saja. Kalau yang tingkat atasnya dipersilahkan segera kordinasi dengan pihak keamanan." harapnya.
Dirinya berharap kedepan adanya keputusan perihal pendidikan yang menyangkut sosiologi pendidikan dan berhubungan dengan masyarakat melibatkan Dewan Pendidikan.
Dimana pemerintah melalui dinas pendidikan membuat edaran untuk meliburkan atau pembelajaran di rumah dengan daring pada tanggal 1-4 September 2025.
Hal tersebut karena imbas kekhawatiran dari para pemangku kebijakan, para pelajar di Ponorogo akan terlihat pada demonstrasi yang berujung pada tindak kekerasan dan pengrusakan.
Pantauan di Ponorogo Senin (1/9/2025) khususnya di sekitar kantor pemerintah daerah maupun DPRD Ponorogo tidak ada tanda tanda kumpulan masa untuk aksi demonstrasi. Masa yang berkumpul justru dari berbagai kelompok masyarakat dan juga dari TNI Polri yang bermaksud mengamankan apabila terjadi demonstrasi. (Jun/red)
Posting Komentar