Dikonfirmasi seusai pers rilis pada Rabu (3/12/2025) dirinya secara runtut menjelaskan bahwa mutasi tersebut dilakukan pada 21 November 2025, jauh hari sebelum adanya marak pemberitaan media tentang sumbangan partisipasi siswa.
Katenan menyebut bahwa adanya pernyataan tersebut adalah wujud dari arogansi. Karena sekelas kepala cabang dinas Pendidikan provinsi harusnya juga paham bahwa sumbangan, iuran,infaq, dana sukarela, partisipasi wali murid maupun masyarakat adalah kesepakatan komite dengan wali murid.
" Semua kita serahkan ke komite bersama wali murid apa yang direncanakan dan bagaiman solusi untuk merealisasikan sebagaimana mekanisme yang diatur. Dan saya yakin kalangan dunia pendidikan paham mekanisme tersebut " jelasnya.
Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah istilah sangsi yang diberikan. Dimana pada jabatan tersebut Adi Prayitno adalah sebagai plt. cabang dinas.Sedangkan kewenangan penuh atas promosi, mutasi, maupun sangsi ada pada gubenur melalui kepala dinas
"Pernyataannya dengan membuat istilah dirinya memberi sangsi berupa mutasi tentu kurang bijak dan tidak pas. Saya juga tidak merasa ada kesalahan, diperingatkan ditegur atau lainnya. Sehingga pernyataan tersebut lebih bersifat emosional dan tendensius" jelasnya.
Katenan menanggapi serius atas peristiwa mutasi yang dialamatkan kepadanya terlebih adanya kalimat dari plt kepala cabang dinas bahwa itu adalah bentuk sangsi atas pungli yang di terapkan kepada siswa.
Dirinya didampingi tim LKBH PGRI Ponorogo melayangkan somasi ke Gubernur Jawa Timur dengan tembusan ke PGRI, ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan berharap menuntut keadilan atas perlakuan yang diterapkan kepadanya.
" Saya menjabat 6 bulan dimana ada aturan jelas permendikdasmen nomor 7 tahun 2025, bahwa mutasi atau pindahtugaskan minimal 2 tahun. Penataan, prestasi sekolah juga luar biasa. Tidak ada satu hal yang sekiranya menjadi catatan atas kinerja. Ini dunia pendidikan jangan sampai di campuri urusan lain " tandasnya.
Semangatnya dalam somasi tersebut semata ingin meluruskan bahwa adanya hal yang beredar tidak benar dan harus bisa dipertanggungjawabkan dari pihak yang menyampaikan kepada masyarakat.
Polemik di SMKN 1 Ponorogo muncul ke permukaan setelah beredar potongan screenshot whatsapp mengenai tagihan ke siswa untuk penbayaran per bulan, pembayaran dana partisipasi, dan dana peringatan hari besar Islam.
Dari internal SMKN 1 Ponorogo sendiri berusaha melakukan investigasi untuk menyelidiki dan memastikan mengenai potongan chat yang bila tersebut. Pihak sekolah juga memastikan baik guru, karyawan maupun bagian keuangan tidak ada yang membuat atau mengedarkan format Whatsapp sebagaimana yang beredar.
Katenan menyebut dirinya secara sadar dan paham bersama lembaga berkomitmen mendukung penuh regulasi tentang iuran partisipasi dari wali murid sebagai hasil mufakat untuk kebutuhan sekolah secara sukarela, tanpa paksaan dan tidak menentukan batas waktu maupun nominal yang ditentukan. (Jun/red)
Posting Komentar