Sebagaimana disampaikan oleh Supriyono, mewakili Budiono Ketua DPC Garda Satu Ponorogo, pada kamis (7/5/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam aksi damai yang digelar bersama Konsorsium Pergerakan Ponorogo Bersatu di Gedung DPRD Kab. Ponorogo guna memastikan keberlanjutan program demi kesejahteraan masyarakat.
Adapun poin-poin pernyataan sikap dan tuntutan Garda Satu Ponorogo adalah sebagai berikut:
1. Dukungan Penuh Terhadap Program Strategis Nasional
Garda Satu Ponorogo menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni:
Koperasi Merah Putih (KMP): Sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Perekonomian tumbuh dan berkembang dari bawah dengan adanya KMP diharapkan masyarakat desa lebih berdaya ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang, sehingga kemakmuran merata.
Mewakili Garda Satu Supriyono menyebut koperasi sebagai karakter khas penggerak ekonomi kerakyatan patut didukung dan dikembangkan bersama.
Makan Bergizi Gratis (MBG): Sebagai upaya peningkatan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan anak terlantar di Ponorogo.
Supriyono menyebutkan bahwa program ini sangat mulia untuk meningkatkan gizi generasi bangsa. Terlebih dalam menyongsong Indonesia emas 2045 butuh kesiapan para penerus bangsa dalam peningkatan sumber daya manusia, salah satunya adanya layanan MBG
Dukungan ini diberikan karena program-program tersebut sejalan dengan visi, misi, serta ikrar organisasi Garda Satu dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
2. Tuntutan Transparansi dan Kepatuhan Hukum
Meski mendukung secara penuh, Garda Satu memberikan catatan kritis terhadap teknis pelaksanaan di lapangan. Tuntutan yang disampaikan diantaranya
Transparansi Mutlak: Pemerintah daerah wajib membuka informasi seluas-luasnya mengenai pelaksanaan program agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Khususnya keberadaan MBG yang selama ini dinilai masyarakat kurang maksimal atas layanan menunya bagi penerima.
Demikian halnya pada keberadaan KMP Garda Satu mengharap transparansi anggaran ini dalam rangka memastikan kegiatan pembangunan maupun operasional yang diauport penuh oleh pemerintah bisa efektif dan semua masyarakat bersama mengawasi realisasinya
" Keberadaan pembangunan KMP yang tertutup baik pada penggunaan anggaran maupun pertanggungjawaban menjadi sering disampaikan oleh pihak desa selaku pemegang kuasa KMP kedepannya. Hal ini tentu perlu untuk dipastikan lebih terbuka" jelasnya.
Kepatuhan Regulasi: Menuntut agar pelaksanaan program KMP dan MBG tidak menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Evaluasi Terhadap Penyimpangan
Garda Satu sangat menyayangkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis ini. Kami menegaskan bahwa:
Program ini adalah instrumen penting untuk kesejahteraan anak-anak dan kelompok rentan di Ponorogo.
Setiap bentuk mal-administrasi atau pelanggaran aturan hanya akan merusak tujuan mulia dari kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Supriyono menjelaskan bahwa Garda Satu Ponorogo akan terus mengawal jalannya program ini agar tetap berada pada koridor hukum dan tepat sasaran. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjaga marwah program strategis nasional demi masa depan Ponorogo yang lebih baik.(team/red)
Posting Komentar