PONOROGO,SW_ Secara hukum acara pidana (formal law), ada alasan mendasar mengapa KPK sering kali menerapkan pasal TPPU sebagai pengembangan perkara, bukan langsung di awal persidangan kasus utama (predicate crime):
Asas Follow the Money dan Beban Pembuktian: Tindak pidana korupsi (suap, jual beli jabatan, gratifikasi) adalah predicate crime (tindak pidana asal). Penyidik wajib mengamankan bukti materiil tindak pidana asalnya terlebih dahulu melalui OTT atau penyidikan awal. Setelah mens rea dan actus reus dari korupsi tersebut solid, penyidik baru memiliki pijakan hukum kuat untuk melacak aliran uang (follow the money).
Kompleksitas Pembuktian Unsur Pencucian Uang: Untuk menjerat seseorang dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, penyidik harus membuktikan unsur menyembunyikan, menyamarkan, atau mengubah bentuk harta kekayaan hasil kejahatan.
Proses penelusuran aset (asset tracing) ini memakan waktu karena melibatkan lembaga intelijen keuangan seperti PPATK, analisis perbankan, hingga aset-aset yang diatasnamakan pihak ketiga (seperti penyitaan kendaraan antik dan penggeledahan rumah swasta di Pacitan baru-baru ini).
Strategi Penggabungan Perkara: KPK kerap menggunakan model dakwaan kumulatif atau menyidangkan perkara pokoknya terlebih dahulu, lalu menyusul TPPU-nya melalui Sprindik baru agar penahanan tersangka tidak kedaluwarsa demi hukum akibat rumitnya menanti hasil audit forensik keuangan.
Kasus Korupsi yang juga TPPU
Kasus Rafael Alun Trisambodo (Mantan Pejabat Pajak).
Ini salah satu contoh paling gamblang bagaimana korupsi dan TPPU berjalan beriringan.
Pidana Korupsinya: Menerima gratifikasi dari para wajib pajak terkait pengurusan permasalahan pajak mereka selama bertahun-tahun.
TPPU-nya: Uang hasil gratifikasi tersebut disamarkan dengan cara dibelikan berbagai aset (tanah, bangunan, mobil mewah) atas nama istri, anak, atau pihak lain. Uang tersebut juga dialirkan ke berbagai perusahaan miliknya agar terlihat seperti keuntungan bisnis yang sah.
2. Kasus Akil Mochtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi)
Pidana Korupsinya: Menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.
TPPU-nya: Uang suap yang jumlahnya miliaran rupiah tersebut dicuci dengan cara ditransfer ke rekening CV milik istrinya, dibelikan puluhan sebidang tanah, kendaraan mewah, hingga disimpan dalam bentuk uang tunai di dinding ruang karaoke rumah dinasnya.
3. Kasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (Pengusaha/Adik Mantan Gubernur Banten)
Pidana Korupsinya: Melakukan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan menyuap Ketua MK (Akil Mochtar).
TPPU-nya: Menempatkan, mentransfer, dan membelanjakan uang hasil korupsi tersebut ke dalam bentuk armada mobil mewah (supercar), membiayai film, membeli aset properti di dalam dan luar negeri, serta mengalirkan dana ke sejumlah perusahaan konstruksi miliknya untuk ikut tender proyek lain.
Posting Komentar