Ketua DPC Garda Satu Ponorogo ini meminta pemerintah daerah dan instansi pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi yang belakangan menuai pertanyaan publik, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Menurut Budiono, munculnya keberatan dari sejumlah orang tua terhadap hasil seleksi di SDN 1 Mangkujayan maupun perbincangan mengenai penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 Ponorogo menunjukkan perlunya transparansi yang lebih kuat dalam pelaksanaan SPMB.
Dirinya mempertanyakan kalau masyarakat tidak puas jengkel berarti ada ruang yang perlu diperbaiki.
"Transparansi bukan hanya soal mengumumkan hasil akhir, tetapi juga menjelaskan dasar penilaian, mekanisme perangkingan, hingga alasan mengapa seorang calon diterima atau tidak,” ujarnya, Rabu, 24 Juni 2026.
Ia menilai sistem penerimaan siswa harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka agar tidak memunculkan persepsi adanya perlakuan yang tidak adil.
Budiono menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan sekolah tertentu, melainkan sebagai dorongan agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.
Sejumlah keluhan yang beredar di masyarakat berkaitan dengan dugaan kurang jelasnya proses seleksi pada jalur domisili dan mekanisme penentuan prioritas.
Dalam beberapa kasus, orang tua mempertanyakan mengapa calon peserta didik dengan nilai akademik lebih tinggi tidak lolos, sementara peserta lain diterima berdasarkan ketentuan jalur yang berbeda.
Budiono meminta pemerintah daerah mempublikasikan parameter seleksi secara lebih rinci, termasuk bobot penilaian, dasar regulasi yang digunakan, serta hasil verifikasi terhadap setiap jalur penerimaan.
"Ini adalah soal serius bagaimana anak belajar giat berupaya beradaptasi dengan sekolah yang diidamkan dengan harapan bisa bergabung dengan sekolah favorite yang diimpikan ternyata gagal karena alasan yang tidak jelas" Ungkapnya.
Disisi lain adanya aturan yang jadi pedoman berupa jarak domisili dan kriteria lain bisa dikabarkan secara terbuka.
" Kalau sistemnya diragukan harunya segera kordinasi tidak diikuti begitu saja akhirnya me jadi masalah karena banyak yang protes" ungkapnya.
Disisi lain Budiono memberi catatan pada pemerintah bahwa PR pemerintah untuk merayakan kwalitas pendidikan masih omonomon alias belum sukses.
Karena pada sekolah tertentu saja yang jadi favorite tapi disisi lain banyak Sekolah yang kekurangan murid. Padahal dari sisi pengajar di sekolah favorite juga bukan pilihan demikian juga sarpras pendukungnya.
" Harapnya kedepan pemerintah lebih gencar men sosialisaikan bahwa sekolah dimana saja sudah terjamin kwalitasnya. " Pungkasnya.
Posting Komentar