Musim Daftar Ulang Sekolah, Beli Seragam, Tak Ada Kwitansi dan Rincian Harga, Nitizen : Sekolah Maling

Tahun ajaran baru selalu diwarnai drama bayar membayar. Pihak sekolah agaknya seperti tak rela melewatkan moment istimewa ini untuk maraup cuan maksimal. Tak jarang mereka para guru yang biasa bergelut dengan buku, anak didik dan mata pelajaran kini bertambah kesibukan. 

Mendadak jadi petugas koperasi sekolah dengan jualan baju seragam atribut kaos ilah raga kaos kaki sepatu tas, almamater, bedge, topi, baret, hasduk dan lainnya. Semakin kreatif sekolah tentu produk jualannya semakin beragam. 

Anehnya semua produk dengan aneka jenis rupa dan penyedia ini punya harga tunggal, harga paket, dijual paket dengan nominal jutaan tanpa ada rincian nominal harga. 

Dengan beli borongan dan item yang banyak tentu khalayak berfikir nakal, adakah suatu yang disembunyikan oleh lembaga pendidikan yang kesemuanya diurung pegawai. 

Paketan bimtek bagi guru yang beralih jadi petugas koperasi pun diupayakan untuk memastikan semua lancar. 

" Kalau keberatan bisa dicicil, monggo beli silahkan tidak silahkan, tidak memaksa dan kalimat penyerta lainnya. Padahal yang dikehendaki oleh wali siswa adalah item jenis dan harganya yang bisa jadi di luar sekolah lebih ringan. 

Keanehan selanjutnya tidak ada rincian maupun  bukti bayar yang disodorkan oleh pihak sekolah atas pembayaran dengan nominal yang besar tersebut. 

Secara otomatis wali siswa akan kesulitan membandingkan harga satuan untuk kain seragam atau jenis lainnya yang sebenarnya juga bisa di beli di toko. 

Mirisnya lagi ternyata ini adalah pengadaan teroganisir. Agaknya belajar dari ritail raksasa alfa indo. Yang beli sekolah se provinsi, sekelompok sekolah sehingga selain istilah seragamnya lebih mengena  benar benar seragam tentu ciannya lebih nendang. 

Coba melihat dunia dengan kacamata berbeda dimana anak berangkat sekolah menuntut ilmu adalah hak mereka atas nikmat kemerdekaan bangsa. Rela menempuh pendidikan untuk kepentingan negara, yang dengan sadar dilakukan oleh warga sebagai bentuk perjuangan, rela meluangkan waktu untuk menjadi manusia lebih berkwalitas. 

Pendidikan masih dipandang sebagai obyek beban dan dimanfaatkan sedemikian rupa, potensi cuan dari bisnis besar bernama pendidikan dan yang lebih ngerinya didominasi oleh para pegawai negara di sekolah-sekolah negeri. 

Bukankah sekolah negeri adalah tumpuan untuk warga yang tidak mampu, untuk memastikan bahwa mereka tetap bisa mengenyam pendidikan, negara melengkapi seluruh instrumen sekolah negeri untuk itu. Memastikan para gurunya tidak berfikir lain selain mencerdaskan anak bangsa. 

Pendidikan ditahun ajaran baru kita sudah dimulai dengan drama yang ditutup tutupi.