Surabaya – Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), khususnya dukungan bantuan keuangan sebesar Rp19 miliar untuk pembebasan lahan di Kabupaten Trenggalek.
Apresiasi tersebut disampaikan Suli Da’im setelah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Jawa Timur, M. Yasin, menjelaskan bahwa pembangunan JLS di Jawa Timur saat ini baru mencapai sekitar 400 kilometer atau sekitar 60 persen dari total panjang jalur sekitar 680 kilometer yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi.
Sebagai anggota DPRD Jawa Timur yang mewakili Daerah Pemilihan IX meliputi Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan Pacitan, Suli Da’im menegaskan bahwa percepatan JLS merupakan bagian dari perjuangan menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat kawasan selatan.
"Saya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan dukungan anggaran pembebasan lahan di Trenggalek. Ini menunjukkan adanya keberpihakan nyata terhadap wilayah selatan yang selama ini membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur," ujar Suli Da’im disela-sela Rakorwil LDK PWM Jatim di Aula Mas Mansur Minggu 21 Juni 2026.
Menurutnya, persoalan keterlambatan JLS tidak boleh semata dipandang sebagai persoalan teknis pembangunan jalan, melainkan harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, yakni pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selama bertahun-tahun, kawasan selatan Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun belum sepenuhnya berkembang karena keterbatasan akses dan konektivitas. Wilayah pesisir selatan menyimpan potensi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, hingga ekonomi kreatif yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
"JLS bukan sekadar proyek jalan. JLS adalah jalan harapan, jalan pertumbuhan ekonomi, dan jalan keadilan pembangunan bagi masyarakat selatan Jawa Timur," tegasnya.
Anggota DPRD empat periode tersebut menilai bantuan Rp19 miliar yang diberikan Pemprov Jatim kepada Kabupaten Trenggalek menjadi bukti bahwa pemerintah hadir membantu daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
Menurutnya, keberpihakan anggaran seperti ini sangat penting karena tidak semua daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang sama.
"Daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ketika ada daerah yang mengalami keterbatasan fiskal, maka pemerintah provinsi harus hadir. Apa yang dilakukan Pemprov Jatim dalam membantu pembebasan lahan di Trenggalek patut diapresiasi," katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil IX, Suli Da’im menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan.
Menurutnya, pembangunan jalan tidak boleh hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
"Ketika konektivitas terbuka, biaya logistik menurun, distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lebih lancar, wisatawan lebih mudah datang, investasi meningkat, dan lapangan pekerjaan terbuka. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kawasan selatan Jawa Timur selama ini masih menghadapi kesenjangan pembangunan dibanding wilayah utara. Karena itu, percepatan JLS menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan.
"Keberpihakan terhadap masyarakat selatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret. JLS merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Suli.
Lebih jauh, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut menegaskan bahwa mandat sebagai wakil rakyat harus diterjemahkan dalam perjuangan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama, termasuk memastikan pembangunan di daerah pemilihan berjalan secara adil dan merata," ungkapnya.
Suli Da’im berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten, jdan DPRD dapat terus diperkuat agar pembangunan JLS dapat segera dituntaskan, jelas Wakil Ketua DPW PAN Jatim.
Posting Komentar