Kepala Sekolah SMP Ponorogo Keluhkan Tiadanya Regulasi Daerah Dalam Partisipasi Iuran Wali Murid

Kepala SMPN 1 Kauman Junaidi ketua MKKS SMPN Ponorogo (paling kanan) bersama aggota keluh kesah tentang anggaran kegiatan dan beban kegaitan

PONOROGO,SW_Payung hukum atau regulasi yang kurang berpihak pada lembaga sekolah menjadikan sekolah sulit untuk mengaktualisasi kegiatannya. Sebagaimana diungkap oleh

 Junaidi ketua MKKS SMP Negeri Ponorogo didampingi jajaran pengurus  menyebut serba terbatas pada partisipasi wali siswa karena kawatir ada regulasi yang dilanggar. Padahal sekolah dituntut dengan seabreg kegiatan baik budaya tampilan partisiaspi maupun kompetisi akademik. 

" Terlebih di Ponorogo sebagai kota yang setiap tahun rutin ada festival reyog dengan  biaya yang tidak sedikit, belum kegiatan kemeriahan lainnya yang dituntut sekolah untuk ikut memeriahkan mensukseskan maupun mensupport nya" ungkapnya Kamis (2/7/2026) 

Dirinya berharap juga ada subsidi dari daerah untuk sekolah sehingga kesan membebani siswa dengan berbagai macam anggaran tereliminir. 

Disisi lain regulasi adanya istilah sekolah gratis dan berkwalitas selalu disampaikan di masyarakat.  Sehingga jika ada iuran menjadi ketakutan tersendiri. 

Junaidi bersama MKKS SMP Negeri Ponorogo mengungkap dalam waktu dekat berencana untuk hearing guna menyiapkan keluh kesah serta problem keuangan yang dihadapi oleh lembaga mereka. 

Disoal adanya pengkondisian  dalam pengadaan seragam di sekolah khususnya pada penerimaan siswa baru yang melibatkan forum kepala sekolah Junaidi memastilan bahwa informasi itu tidak benar.

Dirinya menegaskan bahwa penggadaan seragam diserahkan kepada sekolah masing masing melalui koperasi sekolah. 

" Adapun pembelian seragam sifatnya juga tidak memaksa, bisa dibeli maupun tidak. " pungkasnya. 

Untuk sekarang kita konsentrasi membahas kalender akademik persiapan tahun ajaran baru. Juga teknis pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS) yangakan dilangsungkan dengan melibatkan wali siswa. (Jun/red)