PONOROGO,SW_ Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang keras sekolah dan koperasi sekolah mewajibkan atau mengoordinir penjualan paket seragam.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa orang tua harus diberi kebebasan untuk membeli seragam dari mana saja sesuai kemampuan, dan melarang sekolah menjadikannya sebagai ladang komersialisasi.
Hal ini untuk beberapa saat membuat ketar ketir sekolah khusunya SMA Negeri yang ada di Ponorogo, Bahkan situasi yang tidak kondusif ini memaksa sekolah menunda penjelasan terhadap pembelian seragam.
Beberapa wali siswa sempat mengadu kapan pembelian seragam sekolah dilaksanakan serta sistem yang dilakukan.
Kebebasan pembelian kain seragam sekolah bisa dibeli di sekolah atau tidak beli di sekolah akhirnya diumumkan oleh sekolah.
Terpantau mulai awal bulan Agustus 2026, sekolah memberikan edaran yang tertutup untuk siswa, mengambil pilihan jenis seragam apa yang dibeli di sekolah dengan cara memberi centang pada lembaran yang disediakan.
" Jika full di beli di sekolah anak saya bayar 1,8 juta bahkan saya dengar sekolah lain 2 juta. Tapi juga tidak ada kejelasan bukti bayar dan pilihan pembeliannya" ungkap salah satu wali siswa di SMA favorite Ponorogo.
Dirinya memaparkan untuk pembelian bedge maupun kaos olahraga, batik, dan jas di koperasi sekolah sedangkan untuk kain diorganisir wali kelas.
Disinggung adanya harga dengan barang yang diperoleh sesuai dengan harga pasar orang tua siswa ini mengungkap bahwa harga tersebut wajar untuk pembelian satuan
" Jika beli borongan apalagi sampai ratusan potong yaaa pastinya harganya beda dan lebih rendah" ungkapnya.
Sebelumnya terpantau di sejumlah SMA SMK negeri meskipun sudah selesai melaksanakan MPLS para siswa mengenakan baju seragam SMP atau MTS sekolah asalnya, sebagain menerapkan seragam baju putih celana hitam.
Bahkan beberapa wali murid menanyakan mekanisme pembelian seragam apakah di kordinir sekolah atau beli sendiri dengan diberi sampel kain agar tidak berbeda beda.
Ketakutan manajemen sekolah cukup beralasan karena sempat viral larangan mewajibkan pembelian seragam di sekolah. Bahkan mengorganisir pembelian seragampun diancam sangsi oleh wakil gubernur Emil Dardak.
Posting Komentar