PONOROGO, SW_ Polemik sumbangan sebesar Rp2,5 juta di SMA Negeri di Ponorogo mendapat perhatian Forum LSM Ponorogo.
Forum yang terdiri dari Hari Bara selaku Ketua DPC GRIB Jaya Ponorogo, Aang Pariyanto selaku Ketua LSM Garda Wengker, serta Halil selaku Ketua LSM PRC Ponorogo, menyatakan mendukung partisipasi wali murid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Namun, dukungan tersebut, menurut Forum LSM Ponorogo, harus dibarengi dengan keterbukaan dan transparansi dari pihak sekolah maupun komite, mulai dari perencanaan kebutuhan, mekanisme penghimpunan hingga penggunaan dana.
Juru bicara Forum LSM Ponorogo, Hari Bara, mengatakan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan tetap dibutuhkan. Sebab, tidak seluruh kebutuhan pendidikan dapat dibiayai oleh pemerintah.
“Banyak item pendidikan yang memang tidak mampu dibiayai pemerintah. Karena itu diperlukan partisipasi wali murid. Tetapi tentu di sini kami menuntut transparansi komite dan sekolah,” ujar Hari.
Bukan Sekadar Persoalan Nominal Rp2,5 Juta
Hari menilai nominal Rp2,5 juta yang menjadi sorotan tidak semestinya langsung dimaknai sebagai kewajiban mutlak yang harus dibayarkan seluruh wali murid dengan nominal sama.
Menurutnya, penyebutan nominal dapat menjadi bagian dari penyampaian kebutuhan dalam rencana kerja sekolah yang kemudian dibahas melalui mekanisme komite bersama wali murid.
«“Penyebutan angka itu dalam rangka mengetahui kebutuhan rencana kerja sekolah yang harus disampaikan kepada wali,” jelasnya.»
Ia menegaskan, menurut pandangannya, sumbangan komite tidak semestinya diposisikan sebagai kewajiban dengan nominal seragam bagi seluruh wali murid. Kondisi ekonomi setiap keluarga juga perlu menjadi pertimbangan.
Karena itu, Hari menilai istilah “harga mati” tidak tepat jika dikaitkan dengan nominal Rp2,5 juta.
“Komite sangat kooperatif dalam menghimpun sumbangan wali. Apapun kesulitan wali sangat diperhatikan. Jadi bukan harga mati. Kalau ada yang keberatan, keringanan atau apapun bahasanya bisa dilakukan,” ujarnya.
Dorong Gotong Royong dan Subsidi Silang
Forum LSM Ponorogo juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam mendukung pendidikan.
Menurut Hari, dukungan wali murid dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah sekaligus membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi siswa.
Namun, perhatian terhadap siswa dari keluarga kurang mampu tidak boleh terabaikan.
Termasuk siswa yang mendapatkan kuota afirmasi, menurutnya, perlu mendapat dukungan melalui mekanisme subsidi silang sehingga keterbatasan ekonomi keluarga tidak menghambat hak mereka memperoleh pendidikan.
"Anak-anak yang tidak mampu juga membutuhkan subsidi silang. Dukungan itu harus dilakukan agar hak pendidikan mereka tetap berjalan,” katanya.
Sekolah Favorit, Partisipasi Harus Tetap Proporsional
Hari juga menyinggung predikat sekolah favorit yang menurutnya membawa konsekuensi berupa kebutuhan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
Kebanggaan orang tua menyekolahkan anak di sekolah tersebut, lanjutnya, idealnya berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap kemajuan pendidikan.
Namun, kepedulian itu tetap harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing wali murid.
“Yang mampu tentu bisa berpartisipasi lebih. Tetapi bagi yang kesulitan jangan sampai dipaksakan. Apalagi anak-anak yang kurang mampu harus tetap mendapatkan hak pendidikannya,” tegasnya.
Transparansi Jadi Kunci
Forum LSM Ponorogo menilai perdebatan mengenai sumbangan tidak seharusnya berhenti pada persoalan besar-kecilnya nominal.
Yang lebih penting, menurut mereka, adalah memastikan setiap dana yang dihimpun benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.
“Semua kembali untuk kebutuhan anak-anak kita guna menunjang mutu pendidikan,” kata Hari.
Karena itu, Forum LSM Ponorogo mendorong komunikasi antara sekolah, komite, dan wali murid terus dibuka.
Transparansi mengenai kebutuhan sekolah, perencanaan program, penghimpunan sumbangan hingga penggunaan dana dinilai penting agar partisipasi masyarakat tetap berjalan dalam semangat gotong royong tanpa menimbulkan persoalan baru.
Bagi Forum LSM Ponorogo, persoalannya bukan semata-mata mengenai angka Rp2,5 juta. Lebih dari itu, yang menjadi perhatian adalah bagaimana partisipasi wali murid dapat benar-benar bermuara pada peningkatan mutu pendidikan, sekaligus memastikan siswa dari keluarga yang membutuhkan tetap memperoleh hak pendidikannya.
Posting Komentar