PONOROGO – Pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Ponorogo menuai sorotan tajam dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pekerjaan yang seharusnya mengedepankan mekanisme swakelola demi memberdayakan masyarakat setempat, disinyalir justru dikuasai oleh pihak ketiga atau kontraktor.
Tudingan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Peduli Rakyat Cilik (PRC) sekaligus perwakilan Forum LSM Ponorogo, Johar Halil. Berdasarkan temuan dan survei independen yang dilakukannya di beberapa titik lokasi sekolah penerima bantuan revitalisasi, ia menemukan indikasi kuat bahwa mayoritas pekerjaan fisik diborongkan ke CV.
Sementara Anom dari LSM Wengker menyebut LSM sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan dan pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus tegak lurus terhadap kebijakan aturan yang jadi acuan oleh pemerintah.
"Hasil pantauan kami di lapangan menunjukkan sekitar 80 persen pekerjaan justru digarap oleh CV. Konsep swakelola yang tujuannya untuk menggerakkan perekonomian dan memberdayakan warga sekitar seolah hanya formalitas," tegas Johar Halil.
Tidak hanya itu, Halil mengungkapkan fakta lapangan yang cukup memprihatinkan. Para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut—mulai dari tenaga kuli, tukang bangunan, hingga spesialis pemasang galvalum—sebagian besar merupakan tenaga kerja yang didatangkan dari luar kota, bukan warga lokal tempat sekolah berdiri.
Menurutnya, kondisi ini mencederai semangat keterbukaan publik serta prinsip utama swakelola pendidikan yang transparan dan inklusif. Ia menduga ada skema atau permainan tidak sehat yang sengaja dibiarkan dalam proses pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut.
"Harusnya pengerjaan ini dilakukan secara terbuka, transparan, dan wajib melibatkan warga sekitar agar ada dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Jika kuli sampai tukang saja membawa orang luar kota, di mana letak pemberdayaan masyarakatnya? Ini jelas ada permainan yang tidak fair," pungkasnya.
Forum LSM Ponorogo pun mendesak dinas terkait serta instansi pengawas untuk segera turun ke lapangan melakukan evaluasi dan penertiban agar pelaksanaan revitalisasi sekolah mengembalikan hak serta keterlibatan warga setempat.
Posting Komentar