PONOROGO,SW_ Infrastruktur jalan, talud, TK PAUD hingga kebutuhan alat mesin pertanian (alsintan) menjadi aspirasi warga dalam kegiatan reses Hj. Atika Banowati, SH, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Golkar Dapil IX, di Balai Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Ponorogo, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Karangjoho, Singkrihanto, serta masyarakat dari empat desa, yakni Karangjoho, Watubonang, Maron, dan Karangan.
Dalam kesempatan itu, Singkrihanto menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Mulai perbaikan jalan lingkungan, pembangunan talud, peningkatan jalan usaha tani (JUT), pembangunan TK PAUD hingga alsintan untuk menunjang pasca panen.
Sementara itu, Suwito, warga Watubonang, mengusulkan pembangunan talud sepanjang sekitar 300 meter untuk mengatasi banjir saat musim hujan. Dia juga berharap ada perbaikan jalan usaha tani serta bantuan alsintan guna mendukung kegiatan kelompok tani, khususnya dalam pengelolaan hasil panen.
Aspirasi lainnya disampaikan warga Karangan terkait peningkatan akses jalan menuju padepokan seni budaya di wilayah Kecamatan Badegan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Atika menyatakan siap mengawal dan memperjuangkannya melalui program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, realisasi tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.
"Reses ini menjadi pintu awal agar usulan panjenengan bisa diproses. Kalau ingin membangun desa, ketika diundang reses harus rajin hadir. Di sinilah masyarakat bisa menyampaikan kebutuhan lingkungannya," ungkap Atika.
Dia menjelaskan, Dapil IX meliputi lima kabupaten, yakni Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, dan Magetan. Dengan luasnya wilayah tersebut, masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan reses untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Atika juga membuka peluang pengajuan pembangunan maupun rehabilitasi lembaga pendidikan di wilayah Badegan karena program tersebut tersedia dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dia berharap usulan masyarakat dapat mulai diperjuangkan melalui mekanisme pengajuan pada awal 2027 sehingga diharapkan bisa direalisasikan pada 2028.
Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran desa akibat efisiensi, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan wakil rakyat menjadi penting agar kebutuhan pembangunan tetap bisa diperjuangkan.
Posting Komentar