Reses Hj. Atika Banowati, SH Fraksi Golkar Prov Jawa Timur, di Slahung: Tampung Aspirasi Perbaikan Infrastruktur

PONOROGO – Kerusakan talud, jalan lingkungan, hingga jalan usaha tani menjadi sejumlah persoalan infrastruktur yang disuarakan warga dalam agenda reses Hj. Atika Banowati, SH, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, di Balai Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Ponorogo, Senin (16/11/2026).

Reses yang dihadiri perwakilan warga dari Desa Janti, Tugurejo, Caluk, Wates, Duri, Ngilo-ngilo, dan Nailan itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

Salah satu aspirasi disampaikan Agus Efendi, warga Desa Caluk. Dia mengusulkan perbaikan talud di jalur Bengawan Solo yang kondisinya rusak dan berpotensi mengancam keberadaan jembatan, terutama saat musim hujan.

Selain itu, warga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani yang aksesnya harus memutar melalui Desa Tugurejo serta perbaikan jalan lingkungan di Dukuh Gupit yang kondisi aspalnya telah rusak.

Menanggapi usulan tersebut, Atika menyatakan siap memperjuangkan dan mengawal aspirasi warga melalui jalur penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, setiap usulan harus disesuaikan dengan program yang tersedia dan masuk skala prioritas.

“Dari ketiga usulan itu, harus dipastikan masuk dalam menu program provinsi. Harapannya, tahun 2028 bisa direalisasikan. Kalau ada revisi proposal, segera dibenahi agar prosesnya tidak terhambat,” tegas Atika.

Khusus persoalan talud di jalur Bengawan Solo, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Atika turut menyebut perlunya komunikasi dengan Ali Mufthi, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, untuk memperkuat pengawalan aspirasi tersebut.

Sementara untuk jalan usaha tani dan jalan lingkungan, warga diminta segera menyiapkan proposal secara lengkap, termasuk volume pekerjaan. Dokumen itu menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dan besaran anggaran yang diajukan.

Aspirasi lain datang dari Aris, warga Wates, terkait usulan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang menghubungkan Desa Tugurejo dengan Desa Kambeng. Atika menyatakan akan berkoordinasi dengan Ali Mufthi karena program tersebut berkaitan dengan kewenangan dan pengusulan melalui DPR RI.

Kepala Desa Tugurejo, Siswanto, menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang diusulkan masyarakat meliputi perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani, talud, serta program PISEW. Dia berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian dan bisa direalisasikan.

Tak hanya infrastruktur, warga juga mengusulkan peremajaan peralatan seni karawitan. Menurut Siswanto, Tugurejo merupakan salah satu desa yang memiliki aktivitas budaya cukup kuat. Sejumlah warga aktif dalam kelompok seni karawitan, tetapi peralatan yang digunakan sudah banyak mengalami kerusakan.

Atika menjelaskan, mekanisme pengajuan bantuan melalui anggaran provinsi membutuhkan proses dan waktu. Usulan hasil reses pada akhir 2026 harus ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal pada 2027, kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk diverifikasi.

Jika memenuhi persyaratan dan lolos tahapan penganggaran, realisasi program diproyeksikan pada 2028.

“Sekarang tidak cukup hanya menyampaikan usulan. Harus ada proposal, diverifikasi, dan kalau ada kekurangan harus diperbaiki. Masyarakat juga harus sabar dan telaten mengikuti prosesnya,” jelasnya.

Dia menegaskan, dana pembangunan tersebut merupakan anggaran pemerintah, bukan dana pribadi anggota dewan. Karena itu, usulan harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tersedia dalam program prioritas pemerintah provinsi.

Melalui reses tersebut, Atika berharap aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi ditindaklanjuti dengan dokumen pengajuan yang lengkap agar memiliki peluang masuk dalam perencanaan pembangunan Jawa Timur.

0/Post a Comment/Comments

Dibaca :