PONOROGO,SW_ Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Satuan Tugas (Satgas) memperketat pengawasan terhadap operasional dapur program pemenuhan gizi. Dalam rentang waktu 11 hingga 25 November 2026, Satgas melaksanakan kegiatan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo guna memastikan standar kelayakan operasional terpenuhi.
Ketua Tim Pelaksana, Maek Subekti, S.T., M.M.Kes., mengungkapkan bahwa kegiatan inspeksi gabungan ini berdasar pada elibatkan unsur dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Instansi-instansi tersebut meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (LH), Inspektorat, Dinas Perdagangan, Koperasi, serta Dinas Pertanian, dengan masing-masing instansi mengirimkan perwakilannya. Tidak hanya itu, pengawasan ini juga menggandeng Koramil dan Polsek setempat guna memperkuat aspek pengamanan dan ketertiban di lapangan.
Dari hasil inspeksi gabungan yang telah dilakukan, Maek menyebutkan bahwa masih banyak komponen dari 14 indikator utama yang perlu dibenahi oleh pihak dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Beberapa poin krusial yang menjadi catatan perbaikan di antaranya adalah kelengkapan sertifikat halal, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
"Kami mengajak seluruh pengelola dapur untuk benar-benar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengacu secara ketat pada 14 indikator yang telah ditetapkan sebagai patokan utama dapur SPPG," tegas Maek.
Adapun rincian 14 Indikator Penilaian Kelaikan Dapur SPPG yang menjadi acuan pemeriksaan Satgas meliputi:
* Legalitas Dokumen (12%) – Mencakup kelengkapan perizinan operasional.
* Kepala SPPG (5%) – Penanggung jawab operasional harian.
* Chef (6%) – Juru masak utama yang kompeten.
* Sumber Air Minum (7%) – Standar kelayakan air untuk konsumsi.
* Sumber Air Masak (9%) – Ketersediaan dan kebersihan air untuk pengolahan makanan.
* Rantai Dingin / Cold Chain (11%) – Kesiapan fasilitas chiller dan freezer bahan pangan.
* Kompor (4%) – Standar kelayakan alat pengapian.
* Sanitasi Dasar (12%) – Sistem pembuangan dan kebersihan lingkungan dapur.
* APAR / Alat Pemadam Api Ringan (5%) – Mitigasi dan kesiapsiagaan darurat kebakaran.
* Label Kemasan Ompreng (3%) – Standarisasi pelabelan wadah makanan.
* Jenis & Luasan SPPG (7%) – Kesesuaian fisik bangunan dengan kapasitas layanan.
* Gudang Kering & Basah (8%) – Pemisahan penyimpanan bahan baku yang higienis.
* Video Alur Produksi (8%) – Dokumentasi alur kerja pengolahan makanan.
* CCTV Pengawasan Dapur (3%) – Sistem pemantauan visual secara real-time.
Melalui asesmen ketat berbobot ini, Pemkab Ponorogo berharap seluruh pengelola dapur SPPG segera melakukan pembenahan menyeluruh demi menjamin kualitas, keamanan, dan higienitas sajian gizi bagi masyarakat.
Posting Komentar